Pelabuhan Asim Pulau Galang Tidak Memiliki Izin Yang Lengkap

Batam – Belakangan ini, Pelabuhan Pengumpan Laut yang terletak di Jembatan Enam (6) atau sering disebut pelabuhan Asim/Pelabuhan Sungai Budus Galang Baru Kecamatan Galang, Pulang Galang – Kota Batam Kepulauan Riau

Menjadi sorotan beberapa awak media hingga kini, atas informasi yang beredar bahwa selama bertahun tahun beroperasi tanpa memiliki izin yang lengkap. Nah tentu hal itu menjadi tanda tanya, Kok Bisa…siapa kah dalang dibalik itu semua..???.

Ini Penelusuran awak media (TIM) di lapangan pada hari Jum’at (30/09/2022) siang, sejumlah kapal Kayu sedang memuat beberapa item sembako yang dihantarkan ke pulau-pulau yang berseberangan dengan pulau Galang tersebut. Saat ditanyakan sejauh mana Izin, Pihak pelabuhan mengatakan bahwa sudah ada telah diurus oleh salah seorang agen D

“Pelabuhan ini bekas peninggalan Almarhum Keluarga saya (Bapak) masalah izin sudah semuanya udah klir. dan juga kegiatan hanya bantu-bantu orang pulau untuk kirim Sembako tidak lain dari itu.”ucap Tan Bong Hong yang akrab dipanggil Apeng selaku Penanggung jawab di Pelabuhan itu.

Sementara Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam yang ditandatangani oleh Kadishub, Salim, S.Sos, M. Si. Yang mana di surat keterangan tersebut berbunyi: Badan Usaha atau jenis kegiatan yang disampaikan oleh Saudara Tan Bong Hong adalah benar selaku Penanggungjawab/Pengelola yang bergerak di bidang usaha BONGKAR HASIL LAUT

Tentu hal ini sangat bertolak belakang dari kegiatan yang lagi berlangsung Seperti; Bongkar Pasir, Bongkar Kayu, Memuat Sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar hingga malam hari sedangkan di Surat keterangan terlihat jelas sudah ditentukan jadwal beroperasi mulai dari Pukul 06.00 Wib (Pagi) – 18.00 Wib (Sore).

Selain itu di pelabuhan tersebut tampak Tiga (3) Kapal Kayu Besar sedang terparkir di lokasi, saat ditanyakan Apeng menjawab hanya kapal temannya yang minta parkir. Lalu, bagaimana dengan izin parkir dan retribusi ke PEMDA (Pemerintah Daerah) kota Batam?

Menurut Humas Ormas LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Kota Batam, S Law mengatakan bahwa kegiatan pelabuhan seharusnya memiliki segala perizinan yang lengkap sehingga tidak ada kendala dalam berbagai kegiatan yang ada.

“Apabila itu dilakukan dengan sembarangan maka sangatlah dirugikan negara. Diminta kepada pihak terkait terutama Dinas Perhubungan Kota Batam untuk memperhatikan dan memantau kegiatan tersebut.”tegasnya

Kadishub Salim memyampaikan saat awak media ini konfirmasi Via Whatsapp selasa 4/10/2022 bahwa Pelabuhan tersebut Pelabuhan rakyat yg digunakan masyarakat utk keperluan bongkar buat barang kebutuhan masyarakat sekitar pulau pulau di sana

“Jika ditemukan pelanggaran akan kita tegur,  staf kita sudah mengecek dilapangan dan dilakukan pengawasan, mengenai waktu memang ditentukan, namun kemungkinan mereka melakukan bongkar muat malam atau di luar waktu yg ditentukan disesuaikan  pasang surut air laut”Ucapnya.

Sementara Terkait izin menurutnya masih belum cukup jika hanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dishub, tapi harus mengurus izin lagi ke instansi berwenang yang wajib untuk dilakukan

“Kami hanya mengeluar surat keterangan saja terhadap pelabuhan rakyat, bukan izin kalau pelabuhan lain tidak boleh kami mengeluarkan, kalau antar pulau dalam Kabupaten atau antar propinsi itu dari propinsi. Keterngan  itu tidak cukup tapi harus mengurus izin lagi ke instansi berwenang”Ungkapnya

(YD)