Tangkap Alvin Lim “Joko Priyoski”

PPMK DESAK POLISI SEGERA TANGKAP ALVIN LIM TERPIDANA 4,5 TAHUN*

Wakil Ketua Umum DEPINAS Pemuda, Pelajar & Mahasiswa KAMTIBMAS Joko Priyoski mendesak POLRI segera tangkap Alvin Lim terpidana kasus Pemalsuan dokumen yang telah ditetapkan oleh PN Jakarta Selatan dengan vonis 4,5 Tahun.

“Surat desakan dan somasi atas nama PPMK telah kita sampaikan ke BARESKRIM Mabes POLRI dan sudah diterima pada hari Jumat, 30/9/2022 yang intinya meminta agar polri segera menangkap dan menahan Alvin Lim karena selama ini penahanannya ditangguhkan padahal putusan hukum sebagai terpidana sudah ditetapkan PN Jaksel dengan hukuman 4,5 tahun”ujar Jojo panggilan akrab aktifis yang vokal ini.

“Selain desakan untuk menangkap Alvin Lim, Kita juga mendesak agar BARESKRIM segera mengambil alih laporan masyarakat di beberapa daerah di POLRES dan POLDA atas dugaan Tindak Pidana penyebaran Hoax dan pencemaran nama baik Kejaksaan dan POLRI yang dilakukannya lewat akun youtubenya”, lanjut Hidayat Sekjen Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang juga turut serta melakukan Pelaporan ke Bareskrim.

“Tindakan saudara Alvin Lim tersebut sangat meresahkan masyarakat, membangun framing negatif dan spekulasi bahkan terkesan fitnah terhadap jajaran Kejaksaan dan Kepolisian, makanya kami mendesak Segeran”, ujar Jojo.

Sementara itu Sekjen KAMAKSI, A.Hidayat,.ST.” Mengatakan bahwa Alvin Lim tidak sepatutnya melakukan tuduhan terhadap intitusi negara seperti itu, terlebih – lebih ini intitusi penegakan hukum seperti Kejaksaan Agung dan intitusi Kepolisia Republik Indonesia, kalau Alvin Lim mengetahui adanya sarang mafia di kedua intitusi negara tersebut, seharusnya diperkuat dengan data dan fakta dan itu tidak juga serta merta dapat dibenarkan juga kalau memiliki data temuan – temuan terkait apa yang dituduhkannya tersebut, ada mekanisme yang harus dilakukan oleh Alvin Lim, bukan seenaknya membuat narasi – narasi yang liar menurut saya di konten akun youtubenya tersebut dengan mengatakan bahwa ada sarang mafia di kedua intitusi negara, ini hanya akan membuat kegaduhan saja dinegeri ini, jadi hal ini tidak dapat dibenarkan ujarnya.

Kapolri harus tegas untuk menyelesaikan kasus ujaran kebencian tersebut dan ini ranahnya pihak kepolisian untuk menindak tegas setiap tuduhah yang tidak memiliki data otentik yang dapat dipertanggung jawabkan dan di publis keruang publik seperti medsos dan laninya ini dapat dijerat dengan UUITE pungkasnya.

Red_A.H