Ketua Umum DPP.LPRI.Pusat ” Restui Puguh Kuswanto”

 

 

Dihadapan media Ketua Umum Lembaga LPRI ,” Syarifuddin Tahir,.SE.ST.MM, mengatakan saat ditemui dikantornya yang berada diwilayah Jakarta Timur.

“Ia juga menyampaikan beberapa hal terkait kasus mafia tanah diwilayah kabupaten Bogor, tepatnya di Desa Pancawati Caringin Bogor.

Saya sebagai Ketua Umum DPP.LPRI, dan jajaran pengurus Pusat, telah memerintahkan saudara Puguh Kuswanto, selaku Ketua DPC.LPRI.Bogor Raya, untuk terus mendapingi warga masyarakat petani di Desa Pancawati untuk memperjuangkan hak – hak mereka yang diduga telah dirampas oleh oknum Kepala Desa dan kaki tangananya itu tegasnya.

” Oleh karena itu saya tegaskan bahwa lembaga LPRI tidak akan pernah mentolelir untuk kasus kejahatan kemanusiaan, inikan korbannya banyak sekali lebih dari sepuluh orang warga penggarap disana, ini sudah masuk kasus kejahatan masal yang dilakukan oleh mereka yang juga diduga ada keterlibatan pihak – pihak tertentu yaitu oknum – oknum di lingkungan ATR/BPN Bogor dan berserta ada juga keterlibatan oknum notaris didalam nya, ini merupakan sindikat jahat alias gerombolan mafia tanah yang merampok tanah negara, sebab yang kita ketahui lahan di Desa Pancawati itu merupakan lahan milik negara yang diberikan hak kelolanya kepada PT.Redjo Sari Bumi sebagai pemegang HGU, itukan sudah lama peristiwanya ketika tanah registrasi HGU itu dibagikan ke masyarakat petani penggarap disana sejak tahun 2016, sertifikat registrasi itu diserahkan oleh negara melalui kementrian ATR/BPN saat itu langsung diserahkan oleh pak Menteri dan Bupati Bogor, kan imbuhnya.

“Jadi kalau kasus ini saya katakan murni kejahatan kemanusiaan itu sudah pas kok, ada korbannya masyarakat Desa Pancawati dan itu korbanya puluhan, bahkan mungkin mencapai ratusan orang penerima lahan itu yang dirampas haknya kan, nah lahan itu memiliki sertifikat Regis, jadi tentunya sudah pasti nama – nama penerima sertifikat itu pasti nama – warga penggarap dong’ kalau saat ini kasus nya semakin viral dan berkembang terus, saya mendukung penuh gerakan – gerakan kemanusiaan yang dilakulakan oleh Ketua DPC.LPRI.Bogor Raya saudara Puguh Kuswanto, ini sudah benar sesuai dengan visi misi lembaga LPRI dalam memantau jalannya reformasi bangsa ini disegala sektor kebijakan pemerintah tegasnya.

Nah kalau nanti ada temuan – temuan tambahan dari Tim Investigasi LPRI Bogor Raya dilapangan, mengenai adanya dugaan bahwa sertifikat – sertifikat yang jumlanya ratusan itu ada beberapa yang sudah dibalik namakan dari nama penerima sertifikat asal yaitu nama warga petani penggarap, dan diubah dengan nama orang lain disertifikat itu, jelas – jelas ini pidana, sebab di dalam sertifikat itu tertera tulisan bahwa sertifikat yang berasal dari lahan registrasi eks HGU Redjo Sari Bumi itu merupakan produk dari program Prona/Proda pada tahun 2016 lalu, ada didalam sertifikat itu yang bertulisakan bahwa sertifikat ini sejak diserahkan kepada masyarakat petani penggarap selama rentang waktu sepuluh tahun, tidak boleh di pindah tangankan maupun diopergarapkan, apa lagi di perjual belikan, itu sertifikat sejak diserahkan pada tahun 2016 sampai sekarang 2022 baru berjalan kurang lebih enam tahun, jadi kan kalau ada perubahan nama disertifikat itu sebelum selesainya tanggal serah terima sertifikat yang berakhir pada tahun 2026 itu ada yang membalik namakan atau memperjual belikan tanah itu, jelas ini pidana murni, ini amanah negara yang dipercayakan kewarga negara dalam hal ini warga masyarakat petani penggarap sebagai penerima, dan dalam prosesnya mereka para perani ini dibodoh – bodohi maupun di iming – imingi terkait tanah itu, oleh oknum – oknum para mafia tanah yang mengemasnya dengan kerohiman itu sudah jelas salah dan melanggar hukum, apa lagi kalau sampai warga petani itu diancam atau di intervensi oleh yang kami duga dilakukan oknum kepala Desa Pancawati berserta jaringan sindikat mafia tanahnya itu,  jelas ini sudah jelas pidana, pungkas Ketua Umum LPRI.

“Ia juga mengatakan jika nanti ada oknum – oknum petinggi yang terlibat didalam nya jangan pernah takut, kalau perlu saya sendiri yang akan turun tangan menangani kasus ini , saya akan laporkan kasus ini ke Presiden Jokowi Dodo, sebab ini merupakan program pemerintah pusat, melalui bapak Presiden Jokowi Dodo, telah diberikan kemudahan dalam memperoleh hak – hak tanah kepada masyarakat penggarap melalui progra Prona/Proda diseluruh Indonesia, ini kan negara yang membiayainya jadi kalau ada penjahat sekelas mafia tanah yang mengakali program pemerintah Pusat, ini namanya  Presiden Jokowi Dodo, “dikangkangi oleh gerombolan mafia tanah, jadi harus disikat habis mafia tanah ini sampai ke akar – akarnya tegasnya.

Saya akan mendorong kasus ini sampai tuntas mengingat negeri ini sangat membutuhkan ketahanan pangan, kalau tanah – tanah dinegeri ini dikuasai oleh para mafia tanah dan diperjual belikan semaunya, tidak melihat peruntukan lahan itu, apakah untuk sektor perkebunan/ pertanian kah, nah kalau ada kesalahan prosedur yang seharusnya lahan itu peruntukannya untuk sektor pertanian/perkebunan dan dilapangan ada temuan banyak berdiri area – area destinasi wisata berupa bangunan seperti villa  maupun cotage serta bangunan – bangunan bisnis lainnya berdiri dilahan itu, saya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Bogor telah lalai mengawasi area disana dari sisi peruntukan nya, jadi pemkab Bogor sudah saatnya turun kelapangan membentuk tim investigasi gabungan dari beberapa dinas terkait yang menyangkut perizinan IMB maupun perizian lainnya, itu kewajiban pemkab Bogor mendata apa saja yang telah terjadi disana kan, kalau pihak pemkab Bogor berdiam diri dan seperti tutup mata, nah ini jangan sampai menjadi liar kalau rekan – rekan media dan rekan – rekan pergerakan menuding menduga jangan – jangan ada pejabat pemkab Bogor juga yang punya bisnis disana maupun ada hal lain kalau pemkab Bogor tidak mau turun kesana melihat permasalahan peruntukan tutupnya.

Red_A.H